Dalam rangka merealisasikan keinginan sebagian besar Wajib Pajak dan juga meningkatkan penerimaan negara, sejak tahun 2008 pemerintah menawarkan salah satu bentuk pengampunan pajak melalui Pasal 37A UU No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut UU KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) 2007). Pengampunan pajak yang disebut sunset policy ini ditujukan untuk segenap Wajib Pajak/calon Wajib Pajak yang di tahun 2008 ini secara sukarela mau mengakui kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya.

Sesuai Pasal 37A UU KUP 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 dan Pengumuman Nomor PENG – 02/PJ.09/2008, pemerintah menawarkan:

• Pengurangan atau penghapusan sanksi bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sehubungan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan kurang bayar pajak;

• Penghapusan sanksi bunga atas pajak yang tidak/kurang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi baru di tahun 2008 untuk tahun-tahun pajak sebelum diperolehnya NPWP.

Adapun penghapusan sanksi di atas hanya dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sehubungan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh, penghapusan sanksi hanya akan diberikan jika pembetulan dilakukan paling lambat 31 Desember 2008. Sementara atas pajak yang tidak/kurang dibayar, penghapusan sanksi hanya diberikan jika suatu orang pribadi mendaftarkan diri secara sukarela guna memiliki NPWP paling lambat 31 Desember 2008 serta menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009. Kemudian selain diberikan penghapusan sanksi bunga, Wajib Pajak orang pribadi yang baru terdaftar di tahun ini juga dapat dibebaskan dari pemeriksaan pajak. Akan tetapi jika terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar atau menyatakan lebih bayar, fasilitas tidak dapat diberikan.

Pembetulan SPT

納税申告の修正;

Melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya dapat menjadi langkah yang baik untuk efisiensi biaya. Bagaimana tidak? Dalam hal ini Wajib Pajak tidak hanya dapat terbebas dari sanksi bunga atas keterlambatan pelunasan pembayaran pajak, melainkan juga dibebaskan dari sanksi bunga sehubungan dengan pemeriksaan yang dapat terjadi di masa mendatang. Seperti yang kita ketahui, untuk kasus keterlambatan pelunasan pembayaran pajak karena pembetulan SPT yang mengakibatkan kurang bayar, sanksi bunga yang dapat dikenakan adalah 2%/bulan dari jumlah kekurangan pembayaran pajak (Pasal 8 ayat (2) UU KUP 2000). Sementara untuk kasus kekurangan pembayaran pajak berkaitan dengan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) berdasarkan pemeriksaan pajak, sanksi bunga yang dikenakan adalah 2%/bulan dari jumlah kekurangan pajak yang dihitung sejak saat terutangnya pajak/ berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak/ Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB (maksimal 24 bulan berdasarkan Pasal 13 UU KUP 1994).

Langkah di atas dapat menjadi pilihan yang paling tepat jika dibandingkan dengan tidak melakukan pembetulan SPT. Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, sanksi bunga atas kekurangan pembayaran pajak dapat dihapuskan jika kurang bayar itu timbul sebagai akibat dari pembetulan SPT secara sukarela. Jika seorang Wajib Pajak memilih untuk tidak melakukan pembetulan SPT-nya sampai dengan 31 Desember 2008, Wajib Pajak yang bersangkutan berpotensi untuk menghadapi dua risiko pajak. Pertama, apabila terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar pada saat pemeriksaan, sanksi bunga atas pajak yang kurang atau tidak dibayar sesuai dengan Pasal 13 UU KUP yang telah disebutkan di atas akan dikenakan. Kedua, apabila pajak terutang tambahan ditemukan karena adanya data baru dan/atau data setelah pemeriksaan dilakukan, sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% akan dikenakan pada total pajak yang kurang dibayar sesuai dengan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UU KUP 1994.

Bagaimana bila jumlah pajak kurang bayar tersebut ternyata cukup material, misalnya sebesar seratus juta yang terungkap pada saat pemeriksaan pajak di tahun 2009? Dalam hal ini Wajib Pajak yang bersangkutan diharuskan untuk membayar pokok pajak yang terutang plus sanksi sebesar 48% (2% x 24 bulan), terlepas dari kemungkinan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% saat SKPKB lebih lanjut berubah menjadi SKPKBT. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dapat mengalami kerugian yang sangat besar jika melewatkan kesempatan ini, khususnya Wajib Pajak yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan dan seringkali tidak akurat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak sebaiknya mempertimbangkan kesempatan pengampunan pajak ini sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk efisiensi biaya.

Pendaftaran NPWP Secara Sukarela

納税者ID 番号の自発的登録

Seperti halnya pembetulan SPT, pendaftaran NPWP secara sukarela di tahun 2008 ini-khususnya bagi Wajib Pajak orang pribadi- juga merupakan suatu hal yang sayang untuk dilewatkan. Terkait dengan fasilitas yang kedua, Wajib Pajak tidak hanya terbebas dari sanksi administrasi atas pajak yang tidak/kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperolehnya NPWP, melainkan juga dapat terbebas dari pemeriksaan untuk tahun-tahun pajak sebelum diperolehnya NPWP. Namun jika terdapat data/keterangan yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar, penghapusan sanksi bunga dan pemeriksaan pajak tidak dapat diperoleh. Contohnya, di kemudian hari dapat diketahui dari pihak ketiga bahwa jumlah penghasilan yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT-nya ternyata lebih kecil dari jumlah yang seharusnya, maka dalam hal ini Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat mengenyam penghapusan sanksi dan tidak dapat terbebas dari pemeriksaan pajak untuk tahun pajak yang terkait.

Hingga saat ini, sebagian besar Wajib Pajak masing memandang pemeriksaan pajak sebagai suatu ‘momok’ yang amat menakutkan. Sebab sekali pemeriksaan pajak dilakukan, konon petugas pajak akan ‘mengobrak-abrik’ catatan penerimaan dan riwayat pembayaran Wajib Pajak. Tidak hanya itu saja, potensi pemeriksaan tidak hanya untuk satu tahun pajak, tetapi juga lima tahun ke belakang dari tahun pajak tersebut. Dengan demikian menerima tawaran pembebasan dari pemeriksaan pajak dengan mendaftarkan diri secara sukarela untuk memiliki NPWP bukankah sama artinya dengan merealisasikan hal yang hampir mustahil terjadi menjadi kenyataan? Belum lagi jika memperhitungkan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak/kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperolehnya NPWP.

Konsekuensi yang dapat ditanggung oleh orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara sukarela di tahun 2008 ini hanyalah membayar pajak yang kurang/tidak dibayarnya selama ini (asumsi: sudah harus memiliki NPWP sejak tahun-tahun pajak sebelumnya). Tentunya orang pribadi yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengungkapkan kewajiban perpajakannya selama ini melalui SPT tahun-tahun sebelumnya sebelum tahun diperolehnya NPWP.

Perlu dipertimbangkan bahwa UU KUP Tahun 2007 memberikan kesempatan yang semakin luas bagi otoritas pajak untuk memanfaatkan pihak ketiga guna memperoleh data Wajib Pajak. Di samping itu, semakin canggihnya teknologi administrasi perpajakan memungkinkan otoritas pajak untuk mendeteksi validitas asset-aset yang dimiliki Wajib Pajak. Berdasarkan hal ini maka pada dasarnya semakin hari semakin terbatas saja ruang gerak seseorang untuk tidak mendaftarkan diri guna memiliki NPWP dan atau tidak mengungkapkan seluruh harta yang dimiliki. Ibaratnya, Wajib Pajak tinggal menunggu waktu saja untuk menerima NPWP dan penetapan pajak secara jabatan. Jika tidak kena di tahun ini, tidak ada jaminannya tidak akan kena di tahun yang selanjutnya, sementara fasilitas sunset policy belum tentu ada di tahun-tahun pajak selanjutnya.

Tips Sukses Pengampunan Pajak

タックス・アムネスティ（税大赦）利用による成功へのヒント

Ingin manfaatkan seluruh pengampunan pajak di atas? Tunggu dulu! Jika Anda gegabah, pengampunan pajak ‘kecil’ itu tidak akan menjadi milik Anda.

(a) Pembetulan SPT

Ada persyaratan pembetulan SPT yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Sesuai UU KUP yang relevan untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, persyaratan pembetulan SPT adalah:

1. Menyampaikan pernyataan tertulis (SPT) dalam waktu dua tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan pajak.

2. Jika jangka waktu 2 (dua) tahun telah berakhir, Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembetulan kecuali:

• Belum dilakukan pemeriksaan dan Wajib Pajak menerima keputusan keberatan/banding mengenai surat ketetapan pajak tahun pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dari ketetapan pajak yang diajukan keberatan/ banding. Akan tetapi dalam hal ini, Wajib Pajak hanya mempunyai waktu 3 (tiga) bulan sejak menerima keputusan keberatan/banding untuk melakukan pembetulan SPT.
• Belum diterbitkan surat ketetapan pajak dan sepanjang pembetulan mengakibatkan: pajak menjadi lebih besar; rugi menjadi lebih kecil; jumlah harta menjadi lebih besar; dan jumlah modal menjadi lebih besar.

(b) Pendaftaran NPWP Secara Sukarela

Seseorang yang baru saja memiliki NPWP amat sangat mungkin belum cukup paham dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kata lain, orang pribadi tersebut berpotensi tidak mengetahui objek pajak dan non objek pajak dan ketidaktahuannya ini dapat berujung pada kesalahan dalam pengisian SPT. Contohnya, seseorang yang hanya berstatus sebagai karyawan dengan penghasilan yang tidak terlampau besar melaporkan bangunan mewah warisan ayahnya sebagai objek pajak di SPT-nya. Sementara sesuai UU PPh (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000), warisan bukanlah objek pajak. Dengan melaporkan warisan tersebut sebagai objek pajak, maka Wajib Pajak tersebut dapat diwajibkan membayar pajak yang tidak semestinya terutang.

Kesalahan lain yang juga berpotensi dilakukan Wajib Pajak baru adalah tidak mengetahui/memperhitungkan sejarah perolehan harta dan tidak memiliki bukti-bukti pendukungnya. Melanjutkan contoh di atas, jika orang pribadi tersebut melaporkan dalam daftar harta di SPT-nya bahwa bangunan tersebut diperoleh di tahun 2007 sementara pajak terutang untuk tahun 2007 terbilang berjumlah kecil, dalam hal ini fiskus dapat beranggapan bahwa orang pribadi tersebut belum melaporkan seluruh penghasilannya. Bila tidak dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa bangunan tersebut adalah warisan orangtuanya, orang pribadi yang bersangkutan dapat diwajibkan membayar pajak dalam jumlah yang besar.

Kesimpulannya, untuk sukses mengenyam pengampunan pajak yang telah ditawarkan dan tidak mengundang risiko perpajakan, Wajib Pajak setidaknya harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaporkan seluruh penghasilan dengan sebenar-benarnya dan memisahkannya menjadi objek dan non objek pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;

2. Membukukan bukti-bukti perolehan/pengalihan harta dan kewajiban;

3. Mengidentifikasi tahun perolehan, sumber serta jumlah harta dan kewajiban; dan

4. Membaca dan mengikuti perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bila masih ragu-ragu dalam melakukan serangkaian kegiatan di atas, sangat disarankan untuk meminta bantuan pihak yang lebih ahli.

Resume Peratuaran Perpajakan

PENG-02/PJ.09/2008,
Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Penghasilan

Bagi orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maksimal tanggal 31 Desember 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya maksimal tanggal 31 Maret 2009, diberikan penghapusan sanksi administrasi dan tidak akan dilakukan pemeriksaan. Dan bagi WP orang pribadi/WP badan yang membetulkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi, sepanjang pembetulan dilakukan maksimal tanggal 31 Desember 2008.

No.81 Year 2007, Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi PPh Wajib Pajak Badan sesuai Pasal 17 UU PPh (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000). Namun penurunan tarif tersebut hanya berlaku jika: 1) jumlah kepemilikan saham publiknya minimal 40% dari keseluruhan saham yang disetor; atau 2) saham dimiliki minimal oleh 300 pihak dengan masing-masing pemilik saham hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang disetor. Ketentuan ini harus dipenuhi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

PER-8/PJ/2008, Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-161/PJ/2007 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007

Formulir 1770 SS (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana) ditujukan bagi orang pribadi yang bekerja pada satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp48 juta setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain, kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi. Sementara sesuai peraturan sebelumnya, batasan penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Formulir 1770 SS adalah Rp30 juta setahun.

43/PMK.03/2008, Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha

Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku.Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku yaitu Wajib Pajak yang belum go public yang akan melakukan penawaran umum perdana/Wajib Pajak yang telah go public yang seluruh badan usaha hasil pemekarannya melakukan penawaran umum perdana. Untuk dapat menggunakan nilai buku, Wajib Pajak yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan merger/pemekaran usaha; 2) melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; dan 3) memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Di samping harus memenuhi persyaratan, Wajib Pajak yang merger dengan menggunakan nilai buku dilarang mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri. Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta sesuai dengan nilai sisa buku yang tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan. Penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa dalam pembukuan pihak yang mengalihkan. Jika merger/pemekaran usaha dilakukan dalam tahun berjalan, maka jumlah angsuran PPh Pasal 25 dari pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak yang mengalihkan. Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan PPh yang telah dilakukan oleh pihak yang mengalihkan sebelum dilakukannya merger/pemekaran usaha dapat dipindahbukukan ke pihak yang menerima pengalihan.

15/PMK.011/2008, Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng dalam Kemasan di Dalam Negeri

Atas penyerahan minyak goreng dalam kemasan di dalam negeri oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) diberi fasilitas PPN Dibayar Pemerintah. Berkenaan dengan fasilitas ini, PKP yang menyerahkan minyak goreng harus membubuhi cap “PPN Dibayar Pemerintah Eks PMK Nomor 15/PMK.011/2008.”

14/PMK.11/2008, Pajak Pertambahan Nilai Dibayar Oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Curah di Dalam Negeri

Atas penyerahan minyak goreng sawit curah dan tidak bermerk di dalam negeri oleh PKP diberi fasilitas PPN Dibayar Pemerintah. Berkenaan dengan fasilitas ini, PKP wajib membubuhkan cap “PPN Dibayar Pemerintah Eks PMK Nomor 14/PMK.011/2008.”

PER-2/PJ./2008, Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibayar oleh Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng di Dalam Negeri

Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut fasilitas PPN Dibayar Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK/011/2008 dan No. 15/PMK.011/2008. Kemudian keputusan ini juga menjelaskan bahwa konsekuensi dari fasilitas ini adalah: 1) Tidak ada PPN yang wajib dipungut PKP Penjual/dibayar PKP Pembeli; 2) PKP Penjual wajib membubuhkan cap “PPN Dibayar Pemerintah Ex. PMK 14/PMK.011/2008″ atau “PPN Dibayar Pemerintah Ex. PMK 15/PMK.011/2008″ pada Faktur Pajak yang harus diterbitkan saat penyerahan dengan kode transaksi 07; 3) Pajak Masukan yang berkaitan dengan penjualan yang mendapat fasilitas tetap dapat dikreditkan PKP Penjual; 4) PPN yang dibayar pemerintah tidak dapat dikreditkan PKP Pembeli; dan 5) PKP Penjual wajib membuat daftar rincian Faktur Pajak yang diterbitkan atas penyerahan yang mendapat fasilitas.

197/PMK.03/2007, Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah: a). Yang menyelenggarakan kegiatan usaha/pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; b). Yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia.

08/PMK.03/2008, Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya

Terdapat tarif PPh Pasal 22 yang baru, yaitu tarif atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API (Angka Pengenal Impor) yang ditetapkan sebesar 0,5% dari nilai impor. Sementara sesuai keputusan yang terdahulu, atas impor apapun yang terutang PPh Pasal 22 dikenai tarif 2,5% (jika ada API) dan 7,5% (jika tidak ada API).

184/PMK.03/2007, Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Peraturan Menkeu ini mengatur dengan rinci ketentuan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran untuk hampir seluruh jenis pajak, termasuk pembayaran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. Selain hal-hal yang baru timbul, pada dasarnya tidak terdapat perubahan ketentuan yang berarti. Perubahan tersebut antara lain: 1) Pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 atas penyerahan BBM, gas dan pelumas yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam produksi BBM, gas, dan pelumas yaitu paling lama 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Sementara sesuai ketentuan terdahulu, PPh Pasal 22 tersebut harus harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order) ditebus; 2) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya; 3) Dalam hal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih rendah dari tarif tertinggi PPh Wajib Pajak Badan sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2007, tanggal 28 December 2007
]]> http://taxminimagzind.wordpress.com/2008/05/15/resume-peratuaran-perpajakan-may/feed/ 0 taxminimagzind http://taxminimagzind.wordpress.com/2008/04/19/63/ http://taxminimagzind.wordpress.com/2008/04/19/63/#comments Sat, 19 Apr 2008 02:58:37 +0000 taxminimagzind http://taxminimagzind.wordpress.com/?p=63 ]]> Selama ini terdapat berbagai alasan yang mendorong sebagian Wajib Pajak untuk tidak memanfaatkan jasa konsultan pajak. Akan tetapi peraturan terbaru tentang kuasa menunjukkan bahwa sebagian dari mereka saat ini tidak mempunyai banyak pilihan..

Keberadaan staf-staf yang mumpuni di bidang perpajakan merupakan salah satu alasan yang mendasari Wajib Pajak untuk tidak menggunakan jasa konsultan pajak. Sebab dengan memanfaatkan jasa konsultan pajak, Wajib Pajak harus mengeluarkan uang ekstra untuk membayar fee jasa. Dengan memiliki staf yang kompeten, Wajib Pajak cukup mengkaryakan stafnya secara maksimal untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Apa yang terjadi pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/PMK.03/2008 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-16/PJ./2008? Tindakan sebagian Wajib Pajak di atas tak dapat dilakukan sepenuhnya lagi. Sebab kedua peraturan ini membatasi kesempatan sebagian Wajib Pajak untuk memberikan kuasa kepada karyawannya.

Keleluasaan Wajib Pajak ‘Kecil‘

小企業の柔軟性／適応性

konsultan maupun non konsultan. Termasuk dalam kelompok non konsultan adalah karyawan tetap. Dengan demikian suatu karyawan tetap masih dapat menerima pendelegasian pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak. Namun sesuai peraturan Menkeu yang terbit 06 Februari 2008 ini, yang dapat leluasa memberikan kuasa kepada karyawan hanyalah Wajib Pajak yang tergolong Wajib Pajak kecil, yaitu: Mengapa Harus Legal?

• Wajib Pajak orang pribadi non pengusaha/non pekerja bebas;Di dalam SE-16/PJ./2008 diatur lebih lanjut bahwa non konsultan seperti karyawan dapat ditunjuk sebagai kuasa jika memenuhi syarat sebagai berikut:
  • Memiliki NPWP;
  • Telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir;
  • Memiliki sertifikat brevet/ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, minimal Diploma lll, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri/swasta yang terakreditasi A; dan
  • Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa

  Keterbatasan Wajib Pajak ‘Besar’

  大企業の制約／限界

  Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PMK No. 22/PMK.03/2008 tidak memperkenankan Wajib Pajak besar, yaitu Wajib Pajak badan yang beromzet lebih dari Rp 2,4 Milyar/tahun dan Wajib Pajak orang pribadi yang beromzet lebih dari Rp1,8 Milyar/tahun untuk memberikan kuasa kepada karyawannya. Akan tetapi setelah terbitnya SE-16/PJ./2008 pada 10 Maret lalu, keterbatasan Wajib Pajak-Wajib Pajak besar diperlonggar.

  Sesuai SE-16/PJ./2008, “Pengurus, komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali serta karyawan Wajib Pajak yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan Wajib Pajak tanpa memerlukan surat kuasa khusus.”

  Dengan demikian berdasarkan surat edaran ini, karyawan yang memiliki wewenang dalam perusahaan Wajib Pajak besar dapat secara otomatis melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan perusahaan. Lalu bagaimana dengan karyawan lainnya yang tidak memiliki wewenang dalam perusahaan? Surat edaran yang terbit tanggal 10 Maret 2008 ini mengatur bahwa khusus untuk pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dapat mengkaryakan karyawannya dalam hal:

  1. Menandatanganani dokumen perpajakan seperti Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak, tanpa Surat Kuasa Khusus namun dengan Surat Penunjukkan;
  2. Menyerahkan dokumen perpajakan melalui TPT (Tempat Pelayanan Terpadu), tanpa Surat Kuasa Khusus/Surat Penunjukkan; dan
  3. Menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan, selain yang disampaikan melalui TPT, tanpa Surat Penunjukkan.

  Konsekuensi dari SE-16/PJ./2008 adalah tatkala pengurus, komisaris, pemegang saham mayoritas, pengendali serta karyawan yang nyata-nyata berwewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan perusahaan berhalangan untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan perusahaan –selain 3 (tiga) hal yang diperbolehkan di atas-, maka Wajib Pajak-Wajib Pajak besar tak mempunyai pilihan lain selain menggunakan jasa konsultan pajak. Contoh yang paling relevan adalah dalam hal penandatanganan SPT Masa. Jika orang-orang yang berwenang tidak berkesempatan untuk menandatangani SPT Masa, maka dalam hal ini Wajib Pajak membutuhkan bantuan konsultan pajak untuk menandatangani SPT Masa.

  Permasalahan lain yang cenderung menyudutkan Wajib Pajak besar untuk menggunakan jasa konsultan pajak adalah belum jelasnya pengertian ‘nyata-nyata berwewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan perusahaan’. Dalam praktik, sebagian aparat pajak mensyaratkan adanya bukti tertulis yang menunjukkan bahwa karyawan yang telah dimaksud adalah karyawan yang nyata-nyata berwenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan perusahaan. Tanpa bukti tertulis, beberapa aparat pajak tidak menerima pelaksanaan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak.

  Yang paling ekstrim, sekalipun terdapat bukti tertulis yang menunjukkan bahwa karyawan yang bersangkutan adalah karyawan yang nyata-nyata berwenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan perusahaan, beberapa aparat pajak tidak melayani pelaksanaan hak dan/atau kewajiban Wajib Pajak. Beberapa aparat pajak ini bersikeras untuk hanya menerima pelaksanaan hak dan/atau kewajiban yang dilakukan oleh Direksi perusahaan. Jika berhadapan dengan aparat pajak yang memiliki pendapat yang berbeda ini, maka seandainya Direksi dari perusahaan Wajib Pajak berhalangan untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan, maka untuk menandatangani SPT Masa, sekali lagi Wajib Pajak tidak mempunyai pilihan lain selain meminta bantuan konsultan pajak.

  Tips Memilih Konsultan Pajak

  コンサルタントを選ぶポイント

  Kondisi saat ini benar-benar semakin mendorong Wajib Pajak untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak. Jika pertimbangan yang ada mengantarkan Wajib Pajak untuk menggunakan tenaga konsultan pajak, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah cermat dalam memilih konsultan. Legalitas, kompetensi, dan etika adalah kombinasi yang sempurna sebagai dasar pertimbangan dalam memilih. Dalam praktik, cukup banyak konsultan yang belum memiliki seluruh kriteria ini, bahkan satu di antara kriteria ini pun tidak dimiliki oleh segelintir pihak yang mengaku berprofesi sebagai konsultan.

  PMK No. 22/PMK.03/2008 dan SE-16/PJ./2008 adalah jawaban dari pertanyaan ini. Selain mensyaratkan kepemilikan surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa, kedua peraturan ini menetapkan bahwa konsultan yang dapat ditunjuk sebagai kuasa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
    Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir; dan
    

  • Memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan.
    

  Oleh karena itu berdasarkan kriteria di atas, memilih suatu pihak yang mengaku sebagai konsultan namun tidak memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak benar-benar bukanlah pilihan yang tepat.

  
  Mengapa Harus Kompeten?

  Kompetensi pada dasarnya dibutuhkan dalam bidang apapun. Sebab secara umum kompetensi amat berujung pada kesuksesan di kemudian hari. Namun dalam urusan perpajakan, kompetensi yang dimaksud semestinya tidak hanya kompetensi dalam teknis perpajakan, melainkan meliputi kemampuan menganalisa dalam berbagai sudut pandang.

  Di lapangan terdapat potret nyata bahwa suatu konsultan pajak yang piawai dalam memahami peraturan perpajakan dan menganalisa kasus perpajakan tidak selalu berhasil dalam mempertahankan pendapatnya, sementara kansultan pajak lain yang memiliki pemahaman dan kemampuan pajak yang relatif lebih rendah dapat memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memenangkan kasus sengketa pajak. Strategi utama yang dipakai adalah memandang permasalahan perpajakan dari berbagai sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang Wajib Pajak dan konsultan pajak. Memahami sudut pandang aparat pajak dan prosedur internal Ditjen Pajak adalah salah satu elemen terpenting ketika merumuskan solusi yang terbaik untuk Wajib Pajak. Beberapa konsultan pajak tertentu memiliki kemampuan ini sehubungan dengan pengalaman mereka semasa mereka bekerja pada institusi yang sama.

  Mengapa Harus Beretika?

  Ketika konsultan pajak tidak mengindahkan kode etik dalam pelaksanaan hak dan/atau kewajiban perpajakan klien mereka, misalnya tidak melaporkan pajak yang sesungguhnya terutang atau mengarahkan kliennya untuk melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, para konsultan pajak ini sesungguhnya merugikan negara dan bahkan merugikan klien mereka. Setiap pelanggaran berpotensi terdeteksi di kemudian hari.

  Oleh karena itu, menggunakan konsultan pajak yang tidak beretika dan yang tidak menggunakan kompetensi mereka benar-benar bukan pilihan yang cerdas. Menggunakan konsultan yang seperti ini hanya menunda permasalahan, bukan menyelesaikannya.

• Wajib Pajak orang pribadi pengusaha/pekerja bebas dengan peredaran/penerimaan bruto max. Rp 1,8 Milyar/ tahun; atau
• Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto max. Rp 2,4 Milyar/ tahun.

Dalam sambutannya, Kabid Humas Kanwil DJP Kalimantan Timur menginformasikan kemajuan seputar reformasi perpajakan yang digulirkan oleh kantor pajak dan menyampaikan harapannya akan kerjasama MUC untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif di bidang perpajakan. Sementara itu, Ketua KADIN Balikpapan mengundang MUC untuk segera mendaftarkan diri menjadi anggota KADIN Balikpapan sekaligus mengucapkan selamat atas pembukaan cabang MUC. Ia juga mengharapkan kehadiran MUC dapat membantu para Wajib Pajak dalam hal penyediaan informasi terkini dan andal sekaligus menjembatani komunikasi antara para Wajib Pajak dan para petugas pajak.

Tidak seperti acara pembukaan cabang perusahaan lainnya, setelah peresmian pembukaan usai, MUC menyelenggarakan seminar gratis yang dilakukan secara bersamaan di dua kota yang berbeda yaitu Balikpapan dan Samarinda. Seminar yang bertema Restitusi PPN diselenggarakan di tempat yang sama, sedangkan seminar tentang orientasi karir dan pelatihan e-SPT untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi diselenggarakan di Universitas Mulawarman, Samarinda. Sejak 3 (tiga) tahun terakhir, MUC telah menyelenggarakan seminar-seminar gratis di bawah bendera program GREAT (Generating Real Excellence in the Area of Taxation).

Dalam acara pembukaan ini, target dari seminar adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang perpajakan dan para mahasiswa. Di Balikpapan, dalam seminar restitusi PPN, pengusaha-pengusaha lokal yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diharapkan sadar akan haknya untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Sementara itu, seminar dan pelatihan di Samarinda dihadiri oleh lebih dari 180 mahasiswa Universitas Mulawarman. Dalam acara ini, Rektor Unmul Prof. Drs. H. Zamruddin Hasid, SU. menyatakan apresiasinya terhadap MUC yang memberikan motivasi dan pelatihan praktis bagi mahasiswa tingkat akhir untuk memasuki dunia kerja dan berharap program tersebut dapat berlanjut di saat mendatang.

Resume Peraturan Perpajakan

22/PMK.03/2008, Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa

Kuasa dapat terdiri dari konsultan maupun non konsultan pajak. Termasuk dalam pengertian non konsultan adalah karyawan tetap. Namun karyawan hanya dapat menjadi kuasa dari: 1) Wajib Pajak orang pribadi non pengusaha/non pekerja bebas; 2) Wajib Pajak orang pribadi pengusaha/pekerjaan bebas dengan batas peredaran bruto max. Rp1,8 Milyar/1 tahun; dan 3) Wajib Pajak badan dengan peredaran bruto max. Rp2,4 Milyar/ 1 tahun. Adapun karyawan yang ditunjuk sebagai kuasa harus memenuhi syarat: 1) Memiliki NPWP; 2) Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir; 3) Menguasai perundang-undangan perpajakan yang dibuktikan dengan sertifikat brevet/ijazah min. Diploma III Perpajakan dari PTN/PTS yang terakreditasi A (sementara konsultan dibuktikan dengan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak dari Dirjen Pajak); dan 4) Memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak.

SE-16/PJ/2008, Penegasan Sehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus

Wajib Pajak badan yang beromzet lebih dari Rp2,4 Milyar/tahun dan Wajib Pajak orang pribadi yang beromzet lebih dari Rp1,8 Milyar/tahun tidak diperbolehkan untuk memberikan kuasa kepada karyawannya. Namun, Wajib Pajak dapat menugaskan karyawannya untuk melakukan hal sebagai berikut: 1) Menandatangani Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak (tanpa Surat Kuasa Khusus, hanya dengan Surat Penunjukkan); 2) Menyerahkan dokumen perpajakan ke TPT/Tempat Pelayanan Terpadu)(tanpa Surat Kuasa Khusus/Surat Penunjukkan); 3) Menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan, selain yang disampaikan melalui TPT (tanpa Surat Penunjukkan).

18/PMK.03/2008, Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007

Wajib Pajak badan yang beromzet lebih dari Rp2,4 Milyar/tahun dan Wajib Pajak orang pribadi yang beromzet lebih dari Rp1,8 Milyar/tahun tidak diperbolehkan untuk memberikan kuasa kepada karyawannya. Namun, Wajib Pajak dapat menugaskan karyawannya untuk melakukan hal sebagai berikut: 1) Menandatangani Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak (tanpa Surat Kuasa Khusus, hanya dengan Surat Penunjukkan); 2) Menyerahkan dokumen perpajakan ke TPT/Tempat Pelayanan Terpadu)(tanpa Surat Kuasa Khusus/Surat Penunjukkan); 3) Menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan, selain yang disampaikan melalui TPT (tanpa Surat Penunjukkan).

193/PMK.03/2007, Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu (1. orang pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas; 2. orang pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; 3. badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu; 4. PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu), dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dengan prosentase tertentu. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan max. 1 bln (utk PPN) dan 3 bln (utk PPh) sejak permohonan diterima secara lengkap dan Dirjen Pajak telah melakukan penelitian atas permohonan.

194/PMK.03/2007, Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

Peraturan Menkeu ini memperkenalkan cara baru dalam penyampaian surat keberatan yaitu secara e-filing via ASP. Sebagai bukti telah menyampaikan surat keberatan secara e-filing, Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. Cara penyampaian surat secara konvensional seperti penyampaian secara langsung dan via pos tetap dipertahankan.

182/PMK.03/2007, Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yaitu Wajib Pajak usaha kecil atau Wajib Pajak di daerah tertentu, dapat menyampaikan 1 (satu) SPT Masa yang meliputi beberapa masa pajak sekaligus. Adapun yang dimaksud dengan Wajib Pajak usaha kecil adalah 1) Wajib Pajak orang pribadi yang peredaran usaha/pekerjaan bebas setahunnya tidak lebih dari Rp600 juta; dan 2) Wajib Pajak badan yang sepenuhnya dimiliki oleh WNI serta peredaran usaha setahunnya tidak lebih dari Rp900 juta.

191/PMK.03/2007, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Surat ketetapan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tidak wajib diterbitkan dalam waktu paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Penerbitan surat ketetapan pajak tertangguh sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan kepada: Wajib Pajak, wakil kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

183/PMK.03/2007, Wajib Pajak Pajak Penghasilan Tertentu yang Dikecualikan dari Kewajiban Menyampaikan SPT PPh

Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan neto setahunnya tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 maupun SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sementara Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha/tidak melakukan pekerjaan bebas, hanya dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25.

192/PMK.03/2007, Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran pajak

Terhadap SPT yang disampaikan Wajib Pajak pada prinsipnya akan dilakukan 2 (dua) tindakan, yaitu: penelitian dan perekaman. Jika berdasarkan penelitian SPT dianggap lengkap, maka Wajib Pajak akan diberikan tanda bukti penerimaan SPT. Selanjutnya, SPT tersebut akan dilakukan proses perekaman. Sementara jika berdasarkan penelitian SPT dianggap tidak lengkap, Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memenuhi kelengkapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP paling lambat tanggal 31 Desember 2008 dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya paling lambat tanggal 31 Maret 2009, diberikan fasilitas penghapusan sanksi administrasi dan tidak akan dilakukan pemeriksaan.

Pengumuman Nomor PENG - 02/PJ.09/2008, tanggal 24 Maret 2008 Tentang Fasilitas Penghapusan Sanksi Pajak Penghasilan

Sudah cukup lama bagi MUC tidak menyuguhkan produk publikasi yang terbit secara berkala dan kini MUC menghadirkan edisi perdana MUC TaxMinimagz.

Ini sungguh merupakan momen yang kami tunggu-tunggu dalam waktu yang cukup lama. Dengan semangat baru, kru redaksi akhirnya sukses menghadirkan MUC TaxMinimagz dalam tampilan yang segar.

Keinginan kami untuk berbagi informasi, ide, dan diskursus perpajakan maupun bea cukai sebenarnya telah sering dilakukan dalam berbagai cara, baik itu melalui media masa, internet, maupun seminar. Kami berharap Tax Minimagz yang terbit secara berkala ini dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang terbaru tentang perpajakan dan isu-isu lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu, dalam setiap edisinya kami akan menampilkan artikel, resume peraturan-peraturan terbaru, beberapa kurs mata uang asing untuk kepentingan perpajakan, termasuk berita perpajakan dan berita lainnya yang berkaitan. Untuk edisi ini, kami juga akan memberikan liputan tentang pembukaan cabang pertama MUC di Balikpapan pada 30 Januari 2008.

Edisi perdana ini mungkin tidak dapat memenuhi semua harapan para pembacanya, namun kami yakin dengan dukungan dari Anda, ini akan menjadi batu loncatan untuk kontribusi MUC yang lebih baik di masa depannya. Akhirnya, atas nama seluruh kru redaksi, saya berharap bahwa apa yang kami sampaikan dalam Minimagz ini dapat dinikmati oleh seluruh pembaca.

Sampai jumpa pada edisi berikutnya.